Pencabutan Ijin Gangguan (HO)

Menindaklanjuti Surat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tanggal 29 Maret Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana Telah Di Ubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang PEdoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/3231/SJ tanggal 9 Juli 2017 Tentang TIndak Lanjut PEraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 20117 dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 035/SE/DPMPTSP/217 tanggal 18 September 2017 Tentang Izin Gangguan dan Pungutan Retribusi Izin Gangguan Dalam Provinsi Sumatera Selatan maka dengan Ini kami beritahukan bahwa Perijinan yang mempersyaratkan Ijin gangguan di persyaratan perijinan yang dikelola oleh tim teknis untuk tidak diberlakukan lagi sesuai dengan ketentuan yang

• 
  DPMPTSP Raih Penghargaan Inovasi Tingkat Kota Palembang Tahun 2022

  22/08/2022
• 
  Wilayah Potensi Menjadi Peluang Investasi di Kota Palembang

  09/10/2021
• 
  Pelaksanaan Layanan Sistem OSS Berbasis Resiko Ditunda

  02/08/2021
• 
  Izin Lingkungan Pembangunan Perkantoran Pemprov Sumsel

  09/03/2021
• 
  Izin Lingkungan Restorasi Sungai Sekanak dan Sungai Lambidaro

  19/03/2021